TheDepokTimes – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan membuka forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang menitikberatkan pada prioritas infrastruktur, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.
Wali Kota Depok Supian Suri secara resmi membuka forum Musrenbang RKPD Kota Depok Tahun 2027 yang menjadi ruang strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Supian menegaskan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam menyaring berbagai kebutuhan dan harapan warga yang akan diwujudkan dalam program pembangunan ke depan.
“Ya, sebetulnya ini implementasi dari tahapan-tahapan yang memang menjadi harapan kita untuk mewujudkan Depok Maju. Tadi saya sampaikan, infrastruktur yang harus kita siapkan. Kita sama-sama merasakan bagaimana Depok masih dikeluhkan terkait dengan kemacetan, Depok dikeluhkan masalah-masalah sampah. Ini termasuk juga sarana-sarana pendidikan kita yang kondisinya harus diperbaiki,” kata Supian, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini sektor infrastruktur masih menjadi perhatian utama, terutama dalam mengatasi persoalan kemacetan dan pengelolaan sampah yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi fokus utama Pemerintah Kota Depok, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Kita berkolaborasi dengan seluruh pihak, ada perguruan tinggi negeri di kita, perguruan swasta, sehingga menjadi wadah buat anak-anak kita belajar,” ujarnya.
Supian menambahkan, program RSSG akan terus disempurnakan. Pada tahun ini, program tersebut memasuki tahun kedua dengan cakupan siswa kelas VII dan VIII yang dibiayai oleh Pemkot Depok.
Tak hanya itu, Pemkot Depok juga berencana memperluas jangkauan program pendidikan gratis hingga ke jenjang pendidikan usia dini.
“Tadi saya sampaikan di forum bahwa kita tahun ini menambahkan karena pendidikan sekarang menjadi 13 tahun minimal, termasuk di dalamnya PAUD, TK, maupun RA. Kita akan membuat RSSG untuk level TK atau PAUD atau RA. Ada 33 PAUD yang insyaallah akan kita kerjasamakan. Artinya setiap kecamatan ada tiga PAUD,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini penting agar seluruh anak di Kota Depok dapat mengakses pendidikan sejak usia dini sebagai syarat masuk ke jenjang pendidikan dasar.
“Karena hari ini mereka tidak bisa masuk SD kalau tidak melalui proses pendidikan PAUD atau TK atau RA,” paparnya.
Selain sektor pendidikan, Pemkot Depok juga mendorong penguatan ekonomi lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Supian menilai, sektor pertanian skala kecil seperti tanaman hias dan ikan hias memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
“Jadi kami terus berupaya bagaimana menyiapkan aparat pemerintah, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang responsif, pemerintahan yang menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat,” jelasnya.
Dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat, Pemkot Depok juga akan menggulirkan program dana RW sebagai bentuk penguatan peran lingkungan dalam pembangunan.
“Termasuk alokasi dana RW Rp300 juta per RW insyaallah sudah mulai berjalan di tahun ini,” pungkasnya.