TheDepokTimes – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merilis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 hingga 31 Januari.
Data tersebut menunjukkan pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp259,4 miliar atau 6,24 persen dari target APBD 2026 sebesar Rp4,1 triliun.
Laporan yang disampaikan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok ini menggambarkan perkembangan awal pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.
Kepala BKD Kota Depok, Nuraeni Widayatti, menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lain yang sah.
“Seluruh pendapatan daerah akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya dikutip Kamis (12/2/2026).
Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp45,1 miliar atau 1,03 persen dari total anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp4,3 triliun.
Adapun posisi kas daerah per 31 Januari 2026 berada pada angka Rp385,5 miliar.
Angka tersebut menjadi indikator likuiditas keuangan daerah pada awal tahun anggaran.
Dalam struktur APBD Tahun 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,1 triliun dan belanja daerah sebesar Rp4,3 triliun.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp230.725.000.000.
Ani, sapaan akrab Nuraeni Widayatti, menjelaskan bahwa defisit tersebut telah direncanakan dan akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta penerimaan pinjaman daerah.
Ia menambahkan bahwa capaian realisasi pada awal tahun menunjukkan proses pengelolaan keuangan daerah berjalan secara bertahap dan sesuai perencanaan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan dicatat, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Transparansi keuangan tetap menjadi prioritas agar manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat,” tukasnya.
Dengan rilis laporan ini, Pemkot Depok menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026.
Sekaligus memastikan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Depok.