TheDepokTimes – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jabar menggelar rapat koordinasi (rakor) guna memperkuat akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut membahas sejumlah sektor, meliputi kesehatan, pendidikan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal yang menjadi perhatian bersama, salah satunya terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum ter-cover pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Hasil rapat tadi arahan dari Bapak Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) beliau menggaransi dengan dukungan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat terkait hal-hal yang selama ini tidak ter-cover dalam pembiayaan BPJS Kesehatan,” katanya, Rabu (7/10/2026).
Selain kesehatan, rapat juga membahas perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Kelompok pekerja seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, hingga petani didorong mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa di-cover dari sana,” tuturnya.
Pembahasan lainnya terkait infrastruktur.
Pemerintah kabupaten/kota didorong mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 7 hingga 9 persen dari APBD.
“Jangan sampai usahanya ada di satu kota kabupaten di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di tempat lain,” ungkapnya.
Selain itu, dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga berkolaborasi dengan Pemprov Jabar untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan metode Gasing.
“Mulai hari ini sudah melaksanakan pelatihan untuk guru matematika mulai dari SD hingga SMA. Metode Gasing ini usulan dari Profesor Yohanes Surya,” pungkasnya.